<Bahasa> IndonesiaIndonesia JepangJepang

Situs informasi mengenai investasi real estate di Indonesia dan Jepang

HOME > Prosedur Transaksi Jual Beli

Prosedur Transaksi Jual Beli

1. Survei dan Pemilihan Properti yang Akan Dibeli

Transaksi real estate di Jepang merupakan transaksi atas properti yang sudah jadi. Anda tidak dapat melakukan transaksi atas properti yang belum jadi atau sedang dalam tahap pembangunan, seperti halnya di Indonesia. Untuk properti bangunan baru, Anda dapat melakukan survei pada model ruangan, lokasi konstruksi dan juga lingkungan sekitarnya.
Untuk properti bangunan yang sudah ada, Anda dapat melakukan survei langsung kepada properti bagian dalam dan juga lingkungan sekitarnya.
Mewujudkan rencana dana pembelian akan dilakukan pada tahap ini. Estimasi untuk biaya lain selain dana yang diperlukan untuk pembelian properti juga akan dilakukan.

2. Penyerahan Sertifikat Pembelian

Jika Anda menemukan properti yang diinginkan, Anda harus mengisi Sertifikat Pembelian (surat penawaran pembelian, surat penerimaan pembelian, dan lain-lain). Formatnya tidak mengikat secara hukum karena dibuat oleh setiap mediator, dan dimaksudkan untuk memperjelas niat pembelian dari pembeli. Jika ada hal-hal yang diinginkan seperti ketentuan kontrak khusus, akan dicatat dalam dokumen tersebut.
Pada saat ini, ada kemungkinan Anda harus mengeluarkan uang aplikasi. Jumlahnya tergantung transaksi yang dilakukan saat itu, tetapi jika Anda membatalkan perjanjian sebelum perjanjian ditandatangani, uang tersebut akan dikembalikan.
Broker akan melakukan negosiasi harga dan penataan perjanjian dengan penjual (atau broker dari pihak penjual) berdasarkan dokumen tersebut.

3. Penerimaan Surat Persetujuan Penjualan

Surat persetujuan penjualan merupakan dokumen yang menunjukan kepatuhan pihak penjual terhadap sertifikat pembelian dari pihak pembeli.
Namun kini, tahap ini cenderung bersifat opsional.

4. Penjelasan Masalah Penting

Dalam transaksi real estate di Jepang, Anda akan menerima penjelasan mengenai hal-hal penting dari notaris real estate pada saat pembelian properti.
Berdasarkan Hukum Bisnis Transaksi Pembangunan Real Estate pasal 35, ditetapkan bahwa notaris real estate dari broker harus memberikan penjelasan tentang “hal-hal yang berkaitan langsung dengan tanah dan bangunan” dan “hal-hal mengenai ketentuan dan persyaratan transaksi” kepada calon pembeli sebelum perjanjian jual-beli ditandatangani.
Setelah menerima penjelasan ini, calon pembeli akan mengambil keputusan akhir apakah membeli atau tidak.
Jika Anda memutuskan untuk membeli, Anda akan melakukan perjanjian jual-beli. Jika Anda memutuskan untuk tidak membeli, maka transaksi berakhir, dan uang aplikasi akan dikembalikan jika Anda mengeluarkannya.

5. Penandatanganan Perjanjian Jual-Beli

Bila isi dari penjelasan masalah penting tersebut cukup memuaskan, maka pihak penjual dan pihak pembeli akan menandatangani surat perjanjian jual beli, lalu pihak pembeli akan membayar uang tanda jadi kepada penjual. Jumlah uang tanda jadinya adalah sekitar 20% dari jumlah uang transaksi.

6. Pengadaan Dana Pembelian

Jika Anda ingin membeli properti bangunan baru di Indonesia, Anda akan memutuskan cara pembayaran dengan developer, apakah dengan pembayaran angsuran atau dengan pembayaran tunai sekali bayar. Jika Anda memutuskan untuk membayar dengan pembayaran angsuran, Anda akan membayar angsuran bulanan untuk jangka waktu tertentu kepada developer.
Untuk di Jepang, metode pembayaran harus berbentuk pembayaran tunai sekali bayar kepada developer, sehingga pembeli harus melakukan pengadaan dana pembelian dari lembaga keuangan.
Sebelum itu, pada tahap sebelum adanya perjanjian, Anda harus memohon tinjauan awal kepada lembaga keuangan, apakah dapat melakukan peminjaman dana pembelian atau tidak. Tinjauan resmi oleh lembaga keuangan akan dimulai dengan pengajuan pinjaman dana pembelian setelah perjanjian jual beli.
Apabila pengadaan dana pembelian tidak dapat disetujui oleh lembaga keuangan sebelum jangka waktu yang sudah ditentukan, Anda dapat membatalkan perjanjian jual beli (hal-hal khusus mengenai perjanjian tertulis di dalam surat perjanjian).

7. Pembayaran Uang Muka

Pembayaran uang muka merupakan salah satu pembayaran dari keseluruhan harga properti, yang harus dibayar sampai dengan selesai tergantung keperluan pihak penjual, dan terjadi pada saat pembelian properti dengan harga tinggi.
Jika hal-hal mengenai pembayaran uang muka ditentukan di dalam surat perjanjian, pihak pembeli harus membayar uang muka sampai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan oleh pihak penjual.

8. Penyelesaian Sisa Pembayaran dan Pengalihan Hak Kepemilikan

Pihak pembeli akan membayar sisa harga pembelian kepada pihak penjual (jumlah dari seluruh harga transaksi yang telah dikurangi uang tanda jadi dan uang muka).
Dalam hal ini, jika Anda ingin menggunakan pinjaman dana pembelian, Anda harus menandatangani perjanjian pinjaman dengan lembaga keuangan.
Bersamaan dengan penyelesaian sisa pembayaran, akan dilakukan pendaftaran permohonan pengalihan hak kepemilikan oleh ahli tulis hukum, dan jika pihak pembeli melakukan pinjaman dana pembelian dari lembaga keuangan, pihak pembeli akan melakukan registrasi dari pendaftaran pengaturan hak tanggungan serta membayar segala biaya yang dikenakan untuk itu (pajak bumi dan bangunan, pajak perencanaan kota, biaya administrasi, dana cadangan untuk perbaikan, biaya jaminan, dan lain-lain) dan pembayaran biaya lain (broker dan ahli tulis hukum).

Orang asing di luar negeri, dapat memiliki hak kepemilikan atas real estate di Jepang, dan akan terdaftar pada biro hukum di institusi Jepang.
Dalam pelaksanaan transaksi real estate di Indonesia, tidak ada penyimpanan hak kepemilikan pada surat pengalihan hak kepemilikan (PPJB : Perjanjian Pengikatan Jual Beli) dengan developer. Hal ini dikarenakan semua target transaksi real estate di Jepang adalah properti jadi.
Jika orang asing di luar negeri, membeli real estate di Jepang dengan tujuan selain untuk tempat tinggal diri sendiri atau kerabat, kantor pribadi, dan tujuan nonkomersial, akan berlaku transaksi modal berdasarkan hukum valuta asing (hukum devisa dan hukum perdagangan luar negeri), dengan demikian harus memberi laporan kepada Menteri Luar Negeri.

Peta pendukung

Informasi terkait jual beli properti dan investasi

Formulir mail ada di sini
Kembali ke awal halaman